Kendali Biaya Pelayanan Kesehatan, Kunci Sukses BPJS

 Direktur Utama PT Askes (Persero) I Gede Subawa menyaksikan 
persiapan IT yang dimiliki PT Askes usai memberi pembekalan 
KM (Knowledge Management) kepada sekitar 200 karyawan baru, di Jakarta

Perusahaan pelat merah, PT ASKES (Persero) terus melakukan berbagai persiapan jelang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014 mendatang.
“Sebagai perusahaan yang mengelola program jaminan kesehatan selama 44 tahun, PT Askes siap mengemban amanah UU BPJS. Kami telah memiliki SDM dan sistem informasi teknologi yang siap mendukung program jaminan kesehatan semesta,” papar Direktur Utama PT Askes (Persero) I Gede Subawa saat memberi pembekalan KM (Knowledge Management) kepada sekitar 200 karyawan baru, di Jakarta,  Kamis.
Prinsipnya, kata Gede,  konsep managed care yang dipakai PT Askes (Persero) adalah implementasi dari pasal 24 dalam UU SJSN. Pasal ini menyebutkan BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kendali mutu pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan.
“Bagi PT Askes ini merupakan sebuah pekerjaan yang sudah biasa kami lakukan. Hanya merupakan peningkatan volume kerja saja,” tambah Gede.
Karenanya, PT Askes (Persero) melakukan berbagai upaya pengendalian, terutama pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Perusahaan dengan motto ‘melayani pelanggan melebihi harapan’ itu juga  mengoptimalkan pelayanan kesehatan berjenjang  dan rujuk balik (referral system).
Caranya, kata Gede, dengan  meningkatkan kinerja puskesmas dan dokter keluarga sebagai gatekeeper. Kemudian, adanya daftar plafon harga obat (DPHO), provider yang terseleksi, optimalisasi program promotif dan preventif, sistem pembayaran provider, kapitasi dan pola tarif paket RS, INA CBG’s, utilization review, serta adanya Dewan Pertimbangan Medik.
“Semua itu mengacu pada konsep managed care. Selain itu untuk biaya operasional PT Askes (Persero) juga menggunakan laba investasi dan berupaya agar tidak menggunakan premi dari peserta,” katanya.
TAMBAH KANTOR
PT Askes juga menambah kantor pelayanan dari 48 kantor menjadi 150 kantor di seluruh Indonesia. “Saat ini pun sedang dilatih sekitar 1.000 karyawan baru untuk memperkuat divisi sumber daya manusia (SDM),” cetus Gede.
Untuk memperkuat layanan, PT Askes juga telah menghibahkan 30 ambulans seharga Rp300 juta per unit untuk  rumah sakit di sejumlah daerah yang tidak memiliki kendaraan tersebut. Hibah ambulans semacam ini akan dilakukan tiap tahun tidak saja bagi rumah sakit negeri tetapi juga swasta untuk memperkuat pelaksanaan BPJS.
Soal pengumpulan dana premi dari masyarakat, Gede mengatakan, hal itu juga masih dibahas. Rencananya aktivasi kepesertaan akan memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di Kementerian Dalam Negeri.
“Jika pemilik NIK itu belum bayar premi, maka NIK-nya tidak aktif. Ketika NIK itu dibayar kembali di bank, maka NIK-nya otomatis aktif. Kecuali orang miskin yang preminya ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.
Gede merinci, peserta BPJS nantinya merupakan peleburan dari peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) sekitar 90 juta orang yang preminya ditanggung pemerintah, peserta Askes (Asuransi Kesehatan) sebanyak 16,6 juta orang, dan sisanya peserta dari anggota TNI/Polri, serta peserta jaminan sosial tenaga kerja